Komisi VIII Pertanyakan Evaluasi Kemensos atas PKH dan KUBE

18-10-2013 / KOMISI VIII

Komisi VIII kembali pertanyakan evaluasi Kementerian Sosial terhadap program-program yang diusungnya, termasuk dua program handalannya, PKH (Program Keluarga Harapan) dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri, Kamis (17/10).

“Dua program handalan Kemensos yaitu KUBE d an PKH sudah lama dibentuk. Khusus untuk PKH ada di 33 propinsi dengan sekitar 497 Kabupaten dan kota. Namun kami melihat program ini belum merata. Kami mengharapkan adanya evaluasi dari Kemensos terhadap program-program ini. Mana daerah-daerah yang sudah mampu mempergunakan dan menerapkan bantuan PKH dan KUBE untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga sudah mampu berdiri sendiri, dan mana daerah yang masih membutuhkan pendampingan dari petugas terhadap program tersebut,”jelas Anggota Komisi VIII, Kasma Bouty.

Ditambahkannya, evaluasi tersebut tentu sangat bermanfaat bagi para keluarga miskin yang menjadi sasaran atau target program ini. Artinya mereka dapat memanfaatkan dengan baik dana yang diberikan pemerintah untuk program tersebut yang totalnya mencapai 5,1 Triliun. Hingga kemudian dapat meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan akhirnya membebaskannya dari belenggu kemiskinan.

“Dengan demikian dana yang digelontorkan tidak sia-sia atau percuma,”tegas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.  

Sementara itu Kasma mengatakan untuk usulan tambahan anggaran oleh Kementerian Sosial untuk 12 program yang akan dijalankan, memang sulit mendrop salah satunya. Karena semua program tersebut memang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat luas yang menjadi sasaran program tersebut.

Ini merupakan tugas bersama DPR dan Pemerintah untuk bisa mewujudkan terlaksananya program-program tersebut. Namun tentu saja, lanjut  Kasma, Kementerian Sosial juga harus memahami kondisi keuangan negara. Oleh karena itu Kasma mengharapkan adanya prioritas dari dua belas program yang menjadi tambahan Kementerian Sosial.(Ayu), foto : wahyu/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Minta Guru Swasta Lebih Diperhatikan dan Perguruan Tinggi Disetarakan
10-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta tiga kementerian untuk berkoordinasi dalam hal perhatian kepada...
Efisiensi Anggaran, KemenPPPA dan KPAI Harus Tata Ulang Tupoksi Guna Penguatan Keluarga
08-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan...
Legislator Ingatkan Koordinasi Program Sekolah Rakyat dengan Kementerian Terkait
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah tengah merancang konsep Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari...
Komisi VIII Raker dengan Mensos, Bahas Efisiensi Anggaran dan Program Kerja
07-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan...